IDI's Board is made up of 10 members from different supreme audit institutions. Get to understand them better inside our "Fulfill the Board" collection.
The BPK Vice Chairman gave inputs on the necessity of prioritizing options in addressing The existing money predicament faced by the UN as afflicted with the pandemic and the need to maximize coordination between oversight companies under the UN to improve accountability and governance.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih position pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
In addition, he has participated in quite a few international workshops and programs and it has contributed as a speaker in Worldwide boards, such as the United Nations conferences on SDGs and within the INTOSAI Congress.
As IDI’s Board prepares for its Assembly on 25 March 2021, we asked Dr. Pranomo several questions about governance and what it means to become a fresh member in the Board.
Via BPK's audit, a weak control process in an institution may be detected, he remarked, introducing the board then concerns some advice targeted at bettering the internal Regulate program.
Menurut Agus, tes wawancara dilakukan supaya para penguji mengetahui rekam jejak dan pemikiran Capim KPK jika terpilih menjadi pemimpin di lembaga antirasuah itu.
Karena tugas KPK untuk fokus pada substantial profile conditions. Sedangkan Polri fokus pada minimal profile scenarios yang juga merata terjadi di mana-mana.
Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
Adanya here peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.
In the course of his tenure, he also initiated the audit of the preparedness of Indonesian Govt’s implementation on the SDGs.
On really practical phrases, numerous BPK groups have carried out certain IDI Programs as task groups, individuals, facilitators and subject material professionals and possess appropriately boosted personal and Qualified competence. My position around the IDI Board, I feel, can help inspire the SAI to reach for new institutional and specific milestones."
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Commonly, the requests are from legislation enforcement officials followed up from BPK’s investigation or their particular investigation,” Pramono highlighted.